Sunday, December 31, 2006

Petunjuk Membuat Profil Madrasah

Tulisan anda mengenai Profil Madrasah dapat ditampilkan di sini. Anda juga dapat memperbaikinya kemudian hari. Sepenuhnya anda yang menyajikan, anda pula yang bertanggung jawab terhadap kesempurnaan isinya. Untuk itu ikuti langkah-langkah berikut ini:
  1. Jika tulisan anda berupa profil madrasah secara umum, bukan mengenai madrasah tertentu, cukup click icon I Power Blogger yang terdapat pada layar sebelah kanan bawah di halaman ini.
  2. Lalu ketik teamprofil pada blanko username, ketik madrasah pada password, kemudian click sign in.
  3. Click New Post untuk membuat baru, atau
  4. Masuk ke Blog Name terlebih dahulu, kemudian click edit jika anda ingin memperbaiki tulisan yang sudah tersedia.
  5. Jangan lupa click publish post jika sudah selesai.
  6. Kalau anda ingin menulis profil madrasah pada lokasi tertentu, misalnya "Madrasah Darutta'lim; Pinang Belarik-Muara Enim", maka setelah langkah nomor satu di atas, anda dapat langsung click link yang tersedia di sebelah kanan layar, kemudian lanjutkan seperti pada langkah nomor tiga, empat, lima, dan enam.
  7. Atau click saja salah satu link berikut ini: http://profilmi.blogspot.com untuk profil madrasah ibtidaiyah; atau http://profilmts.blogspot.com untuk profil madrasah tsanawiyah; atau http://profilma.blogspot.com untuk profil madrasah aliyah; kemudian lakukan seperti pada langkah tiga, empat, lima, dan enam.
  8. Anda dapat memanfaatkan semua fasilitas blog yang tersedia untuk memperbaiki dan menyempurnakannya. Blog ini milik bersama. Oleh sebab itu kita semualah yang dapat memelihara dan memperbaikinya.
  9. Tulisan anda dapat juga dikirimkan ke alamat redaksi melalui email pada: teamprofil@gmail.com
  10. Anda dapat juga bertukar informasi, berbagi pengalaman, ataupun berdiskusi dengan komunitas yang tergabung dalam milis madrasahnet. Untuk bergabung ke milis, silahkan click http://groups.yahoo.com/group/madrasahnet

Terima kasih.

Wednesday, October 26, 2005

Madrasah Ibtidaiyah Saat Ini

Madrasah Ibtidaiyah yang kedudukannya setara dengan Sekolah Dasar (SD) di Departemen Pendidikan Nasional dianggap sebagai satu jenjang pendidikan formal yang paling penting dalam perkembangan setiap individu. Jenjang pendidikan ini mengajarkan tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan, seperti membaca, menulis, dan berhitung serta menanamkan dasar-dasar nilai moral kepada setiap anak. Merupakan kewajiban para orangtua untuk mendorong anak-anak agar dapat menyelesaikan jenjang pendidikan ini yang merupakan dasar penting sebelum melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi untuk meraih gelar-gelar terhormat dan prestasi-prestasi lainnya. Sama halnya dengan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, dibagi menjadi Madrasah IbtidaiyahNegeri (MIN) dan Madrasah IbtidaiyahSwasta (MIS). Yang disebut terakhir pengelolaannya dapat dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok.
Pada tingkat Madrasah Ibtidaiyah kemudian juga dikenal isilah Madrasah Ibtidaiyah Negeri Model (MIN Model). Madrasah Ibtidaiyah Negeri Model adalah madrasah yang di desain dengan berbagai kelengkapan serta keunggulan dalam aspek akademik, kualifikasi guru dan kepala madrasah, fasilitas serta memiliki kualitas manajemen dan administrasi yang baik. Keberadaannya dimaksudkan untuk menjadi contoh dan pusat sumber belajar bersama bagi madrasah lain yang ada di sekitarnya. Hingga saat ini, jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri Model tercatat sebanyak 24 madrasah yang tersebar di enam propinsi melalui proyek pendidikan tingkat dasar (BEP) ADB Loan No. 1442 INO.
Departemen Agama melalui unit barunya, yaitu unit Data dan Informasi Pendidikan Islam- sebelumnya dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIM-P) yang berkedudukan di bawah Sekretarist Ditjen Kelembagaan Agama Islam-, telah melakukan pengumpulan data dan statistik serta kemudian melakukan analisa secara kualitatif dan kuantitatif terhadap madrasah aliyah, madrasah tsanawiyah dan madrasah ibtidaiyah sejak Tahun Pelajaran 1998/1999. Pendataan secara komperhensif tersebut menghasilkan berbagai informasi penting. Seperti, terjadinya tren peningkatan jumlah siswa berturut-turut selama empat tahun pendataan, guru yang tidak memenuhi kualifikasi dan masalah penyebaran guru, ketersediaan tanah madrasah dan masalah keuangan madrasah.
Untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang perkembangan madrasah ibtidaiyah, berikut ini uraian singkat mengenai kondisi obyektif madrasah ibtidaiyah:
1. Lembaga Jumlah MI di Indonesia adalah 22.799, meliputi 1.482 (6,5%) Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) dan 21.317 (93,5%) Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS). Dari jumlah MIS yang ada, sebanyak 12.587 atau 59,0% MIS telah diakreditasi sedangkan sisanya, yaitu 8.730 atau 41,0% masih berstatus terdaftar atau belum terdaftar.
2. Daya Tampung Pada awal TP 2001-2002, jumlah pendaftar untuk kelas satu adalah 579.992 pendaftar. Sebagian besar mereka tidak melalui pendidikan pra sekolah sebanyak 54,3%, sedangkan sisanya berasal dari TK Umum (10,9%) dan TK Islam (34,8%). Jumlah murid yang diterima sebagai murid baru pada kelas 1 sebanyak 568.402 atau 98,0% dari jumlah pendaftar yang ada. Jadi ada sekitar 11.590 pendaftar tidak dapat ditampung. Daya serap untuk MIN dan MIS masing-masing adalah 95,6% dan 98,3%.
3. Murid, Kelas dan Angka Partisipasi Jumlah murid pada TP 2001-2002 adalah 3.075.528, dengan mengalami peningkatan sebesar 2,6% atau 76.909 murid dibandingkan dengan TP 2000-2001. Jumlah rombongan belajar (rombel) pada TP 2001-2002 tecatat sebanyak 144.849 dengan rasio antara murid terhadap rombel pada MIN dan MIS berturut-turut adalah 21,4 dan 21,2. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada MI adalah 10,82%; yaitu 1,02% pada MIN dan 9,80% pada MIS.
4. Tingkat Kenaikan Kelas, Tingkat Transisi, Pengulang, Drop Out, dan Beasiswa Tercatat bahwa tingkat kenaikan kelas secara keseluruhan mencapai 94,7%. Sedangkan tingkat kelulusan murid kelas enam sebesar 98,4%. Tingkat transisi murid dari kelas 1 ke kelas 2; kelas 2 ke kelas 3; kelas 3 ke kelas 4; kelas 4 ke kelas 5 dan kelas 5 ke kelas 6 masing-masing sebesar 92,0%; 96,7%; 96,1%; 95,6% dan 94,6%. Tingkat pengulang masih relatif tinggi mencapai 2,9% atau 90.630 murid. Jumlah murid putus sekolah (drop out) realtif lebih rendah sebesar 0,7% atau 22.385 murid. Jumlah murid yang memperoleh beasiswa selama TP 2001-2002 sebanyak 184.615 atau 6,2% dari jumlah seluruh murid yang ada. Sebanyak 155.994 atau 84,5% beasiswa tersebut berasal dari pemerintah dan 28.621 atau 15,5% dari lembaga swasta (perusahaan swasta, organisasi sosial & keagamaan atau secara perorangan).
5. Status Sosial-ekonomi Orangtua Berdasarkan latar belakang pendidikan, sebesar 7,8% orangtua murid tidak memiliki pendidikan formal; 48,5% berpendidikan sekolah dasar; 41,0% menempuh pendidikan menengah (sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas), dan sisanya 2,6% memiliki pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi atau Akademi). Dilihat dari pekerjaan, sebagian besar orangtua murid bekerja sebagai petani (46,2%), diikuti oleh buruh (16,7%), dan 14,7% sebagai pedagang. Sisanya adalah karyawan swasta, pegawai negeri, nelayan, sopir, pensiunan, dan lainnya. Berdasarkan tingkat penghasilan, sebanyak 50,5% orangtua murid tidak mempunyai penghasilan yang tetap. Sebesar 13,5% memiliki penghasilan kurang dari Rp100.000. Orangtua yang memiliki penghasilan antara Rp100.000 sampai Rp 500.000 sebanyak 31,0%, dan penghasilan lebih dari Rp500.000 (5,0%).
6. Kualifikasi dan Spesialisasi Pendidikan Guru; Usia Pensiun Jumlah guru sebanyak 196.374 yang terdiri dari 19,0% atau 37.396 guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sisanya sebanyak 158.978 atau 81,0% adalah guru Non-PNS. Pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri terdapat guru PNS sebanyak 11.478 atau 65,2% dari jumlah seluruh guru yang ada di MIN. Sedangkan pada MIS guru PNS berjumlah 25.918 atau 14,5% dari seluruh guru yang ada di MIS. Dalam kelompok guru PNS, sekitar 69,3% atau 25.907 guru adalah lulusan dari D2 sampai S1. Sebanyak 11.489 guru atau 30,7% merupakan lulusan dari SLTA/PGA sampai D1. Secara keseluruhan, terdapat sebanyak 129.175 guru atau 65,8% secara kualifikasi pendidikan kurang memenuhi syarat sebagai guru MI (PGA-D1) dan sebanyak 67.199 guru atau 34,2% telah memenuhi syarat (D2 sampai S1). Selain itu tercatat sebanyak 170.568 guru atau 86,9% mempunyai latar belakang pendidikan atau spesialisasi dari Pendidikan Agama Islam (PAI) dan hanya 25.806 guru atau 13,1% berasal dari pendidikan umum. Sedangkan dalam kenyataan tercatat sebanyak 134.688 atau 68,6% bertugas sebagai Guru Kelas. Jadi terdapat mismatch yang cukup besar dimana guru dari PAI bertugas sebagai Guru Kelas. Jumlah guru PNS di MI yang menjelang pensiun bejumlah 6.655 guru. Sementara, guru Non-PNS yang telah berusia lebih dari 55 tahun berjumlah 2.511 guru. Jadi dalam waktu 5 tahun mendatang harus disediakan guru untuk menggantikan mereka, disamping ada kebutuhan lain karena adanya peningkatan jumlah murid untuk setiap tahunnya.
7. Kekurangan Guru Rasio guru-murid pada TP ini adalah 1:18,5 dengan kekurangan guru sebanyak 39.080 dengan perincian: 24.086 untuk Guru Kelas, 12.962 - Guru PAI dan 2.032 Guru PJK.
8. Kepemilikan Tanah dan Keuangan Kepemilikan tanah pada sistem pendidikan madrasah pada umumnya diperoleh dari sumbangan orangtua dan masyarakat melalui wakaf/BP3, sebesar 95,5% dan sisanya diperoleh dari pemerintah, yaitu 4,5%. Status tanah madrasah diklasifikasikan sebagai berikut: 54,2% bersertifikat, sementara 45,8% belum memiliki sertifikat. Keuangan pada MI diperoleh dari Pemerintah sebesar 58,0 % dan Orangtua/BP3 42,0%.
9. Fasilitas Madrasah Madrasah Ibtidaiyah membutuhkan 38.635 ruang kelas baru dan sebanyak 36.344 ruang kelas yang ada harus segera direhabilitasi. Selain itu MIN kekurangan meja belajar sebanyak 45.507 dan 89.377 kursi untuk murid; MIS kekurangan meja belajar sebanyak 723.407 dan 1.255.652 kursi untuk murid.

Dari:
DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA - BIRO HUKUM DAN HUMAS
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat Telp. 021-3812101 Fax. 021-3812101 Email webmaster@humasdepag.or.id

Madrasah Tsanawiyah Saat Ini

Dikenal luas sebagai lembaga pendidikan Islam, madrasah pada kurun waktu terakhir telah menjadi tujuan alternatif bagi para orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya. Madrasah Tsanawiyah, seperti halnya sekolah menengah pertama (SMP) yang berada di bawah koordinasi Depdiknas, terbagi menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) dan Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS). Yang disebut terakhir pengelolaannya dapat dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok.
Dalam perkembangannya, pada Madrasah Tsanawiyah kemudian juga dikenal isilah Madrasah Tsanawiyah Negeri Model (MTsNM) dan Madrasah Tsanawiyah Terbuka (MTsT). Madrasah Tsanawiyah Negeri Model adalah madrasah yang di desain dengan berbagai kelengkapan serta keunggulan dalam aspek akademik, kualifikasi guru dan kepala madrasah, fasilitas serta memiliki kualitas manajemen dan administrasi yang baik. Keberadaannya dimaksudkan untuk menjadi contoh dan pusat sumber belajar bersama bagi madrasah lain yang ada di sekitarnya. Hingga saat ini, jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri Model tercatat sebanyak 54 madrasah yang tersebar di 26 propinsi melalui proyek pendidikan sekolah menengah (JSEP), ADB Loan No. 1194 INO, dan sebanyak 15 madrasah lainnya termasuk dalam pembiayaan proyek pendidikan dasar (BEP) ADB Loan No. 1442 INO, terletak di enam propinsi. Dari 15 MTsN Model, tiga madrasah diantaranya juga memperoleh bantuan dari proyek JSEP.
Sedangkan Madrasah Tsanawiyah Terbuka, sama halnya dengan program kelas jauh adalah suatu sub-sistem pendidikan setingkat SMP, yang menitikberatkan kepada kemampuan belajar mandiri bagi para siswanya. Madrasah Tsanawiyah Terbuka pada dasarnya diselenggarakan dengan memanfaatkan semua fasilitas yang ada pada madrasah induknya, termasuk ketenagaan serta pelaksanaan kurikulumnya. Madrasah Tsanawiyah Terbuka, jika dibandingkan dengan Madrasah Tsanawiyah konvensional, mempunyai pola kegiatan belajar mengajar yang luwes dan disesuaikan dengan kondisi daerah serta ketersediaan sumber belajar di masyarakat. Sebagai contoh, pada Madrasah Tsanawiyah Terbuka proses belajarnya yang tidak terikat waktu dan tempat, serta tidak harus memerlukan tenaga guru yang diangkat khusus. Tempat Kegiatan Belajar (TKB) Madrasah Tsanawiyah Terbuka dapat dengan mudah dibuka dan ditutup atau bahkan dipindahkan ke tempat lain, jika dianggap perlu.
Selain itu, Departemen Agama melalui unit barunya, yaitu unit Data dan Informasi Pendidikan Islam- sebelumnya dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIM-P) yang berkedudukan di bawah Sekretarist Ditjen Kelembagaan Islam-, telah melakukan pengumpulan data dan statistik serta kemudian melakukan analisa secara kualitatif dan kuantitatif terhadap madrasah aliyah, madrasah tsanawiyah dan madrasah ibtidaiyah sejak Tahun Pelajaran 1998/1999. Pendataan secara komperhensif tersebut menghasilkan berbagai informasi penting. Seperti, terjadinya tren peningkatan jumlah siswa berturut-turut selama empat tahun pendataan, guru yang tidak memenuhi kualifikasi dan masalah penyebaran guru, ketersediaan tanah madrasah dan masalah keuangan madrasah.
Untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang perkembangan madrasah tsanawiyah, berikut ini uraian singkat mengenai kondisi obyektif madrasah tsanawiyah:
1. Jumlah Madrasah Tsanawiyah Jumlah MTs diseluruh Indonesia adalah 10.792, meliputi 1.168 (10,8%) Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) dan 9.624 (89,2%) Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS). Dari jumlah MTsS yang ada, sebanyak 4.780 atau 49,7% MTsS telah diakreditasi sedangkan sisanya, sebanyak 4.844 atau 50,3% masih berstatus terdaftar dan belum diakreditasi.
2. Daya Tampung Pada awal TP 2001-2002, jumlah pendaftar untuk kelas satu adalah 753.212 pendaftar, sebagian besar mereka berasal dari Sekolah Dasar Negeri (SDN), 69.6 % sedangkan sisanya dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS), dan Sekolah Dasar Swasta (SDS). Jumlah murid yang diterima sebagai murid baru pada kelas 1 hanya sebesar 713.094 atau 94,7% dari jumlah pendaftar yang ada. Jadi ada sekitar 40.118 murid yang tidak dapat tertampung oleh MTs. Daya serap untuk MTsN dan MTsS masing-masing adalah 89,1% dan 96,7%.
3. Murid, Kelas dan Angka Partisipasi Jumlah murid MTs pada TP 2001-2002 adalah 1.961.511 atau terjadi peningkatan sebanyak 5,8% atau 108.001 murid dibandingkan dengan TP 2000-2001. Sementara, rasio antara rombongan belajar dengan murid pada MTsN dan MTsS berturut-turut adalah 40,6 dan 33,4. Jumlah rombongan belajar yang ada pada TP 2001-2002 adalah 56.044 dengan tambahan 604 rombongan belajar baru dibandingkan TP sebelumnya (2000-2001) yang hanya sebesar 55.440.Angka Partisipasi Kasar (APK) pada MTs adalah 13,49%; yaitu 3,47% pada MTsN dan 10,02% pada MTsS. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah 9.6%, yakni, 2.5% pada MTsN dan 7,1% pada MTsS.
4. Tingkat Kenaikan Kelas, Tingkat Transisi, Pengulang, Drop Out, dan Beasiswa Tercatat bahwa tingkat kenaikan kelas secara keseluruhan mencapai 96,1%. Sedangkan tingkat kelulusan murid kelas tiga sebesar 97,8%. Tingkat transisi murid dari kelas satu ke kelas dua dan dari kelas dua ke kelas tiga, adalah sama yakni 96,0%. Prosentase pengulang di MTsS sangat kecil, sebesar 0,2% atau 4.381 murid. Tetapi, jumlah murid putus sekolah cukup tinggi dengan prosentase 1,4% atau 25.445 murid. Beasiswa diberikan kepada 298.020 murid atau 16,1% dari semua murid MTs yang ada. Sebanyak 283.253 atau 95% beasiswa tersebut berasal dari pemerintah dan 14.767 atau 5% beasiswa berasal dari lembaga swasta (perusahaan swasta, organisasi sosial & keagamaan dan perorangan).
5. Status Sosial-ekonomi Orangtua Berdasarkan latar belakang pendidikan, sebesar 7,6% orangtua murid tidak memiliki pendidikan formal; 44,8% pernah duduk di bangku sekolah dasar; 43,9% pernah memperoleh pendidikan menengah (sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas), dan sisanya 3,7% memiliki pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi atau Akademi). Dilihat dari jenis pekerjaannya, sebagian besar orang tua murid bekerja sebagai petani (45,5%), diikuti oleh pedagang (16,3%), dan 13,4% sebagai buruh. Sisanya adalah karyawan swasta, pegawai negeri, nelayan, sopir, pensiunan, dan lainnya. Berdasarkan tingkat penghasilan, sebanyak 40,8% orang tua murid tidak mempunyai penghasilan tetap. Sebesar 38,0% memiliki penghasilan antara Rp100.000 sampai Rp500.000. Sebagian kecil memiliki penghasilan kurang dari Rp100.000 (12,7%) dan penghasilan lebih dari Rp500.000 (8,5%).
6. Kualifikasi dan Spesialisasi Pendidikan Guru; Usia Pensiun Jumlah total guru MTs adalah 192.279. Diantara mereka, hanya 14,6% atau 28.162 guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sisanya adalah Non-PNS. Madrasah Tsanawiyah Negeri memiliki guru PNS sebanyak 18.418 atau 60,4% dari jumlah seluruh guru yang ada di MTsN. Sedangkan di MTsS guru PNS hanya berjumlah 9.744 atau 6,0% dari seluruh guru yang ada di MTsS. Dalam kelompok guru PNS, sekitar 69,3% atau 25.907 guru adalah lulusan dari D2 sampai S1. Sebanyak 11.489 guru atau 30,7% merupakan lulusan dari SLTA/PGA sampai D1. Secara keseluruhan, terdapat sebanyak 129.175 guru atau 65,8% secara kualifikasi pendidikan kurang memenuhi syarat sebagai guru MI (PGA-D1) dan sebanyak 67.199 guru atau 34,2% telah memenuhi syarat (D2 sampai S1). Dalam kelompok guru PNS, sekitar 80,6% atau 22.705 guru adalah lulusan dari D3 atau S1. Hanya 5.457 guru atau 19,4% yang merupakan lulusan SLTA/PGA sampai D2.
7. Kekurangan Guru Rasio guru-murid pada TP ini adalah 1:10,2 dengan kekurangan guru sebanyak 10.198 orang, sebagai berikut: 200 untuk Pelajaran PPKn, 3.166 - Matematika, 1.831 - IPA, 1.906 - IPS, 1.413 - Bahasa Indonesia, 945 - Bahasa Inggris, 389 - Bahasa Arab, 224 - Pendidikan Keterampilan, dan 124 - Pendidikan Olah Raga dan Jasmani.
8. Kepemilikan Tanah dan Keuangan Kepemilikan tanah pada sistem pendidikan madrasah pada umumnya diperoleh dari sumbangan orang tua dan masyarakat melalui wakaf/BP3, sebesar 91,6% dan sisanya diperoleh dari pemerintah, yaitu 8,4%. Status tanah madrasah diklasifikasikan sebagai berikut: 47,5% bersertifikat, sementara 52,5% belum memiliki sertifikat. Keuangan pada MTs diperoleh dari Pemerintah 52,9 % dan wakaf/BP3 47,1%.


Dari:
DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA - BIRO HUKUM DAN HUMAS
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat Telp. 021-3812101 Fax. 021-3812101 Email webmaster@humasdepag.or.id

Madrasah Aliyah Saat Ini

Terminologi madrasah sebagai nama lembaga pendidikan Islam dewasa ini tidak asing bagi pendengaran masyarakat Indonesia. Madrasah Aliyah, seperti halnya sekolah menengah umum (SMU) yang berada di bawah koordinasi Depdiknas, terbagi menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dan Madrasah Aliyah Swasta (MAS). Yang disebut terakhir pengelolaannya dapat dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok.
Dalam perkembangannya, pada Madrasah Aliyah kemudian juga dikenal isilah Madrasah Aliyah Negeri Model (MAN Model), Madrasah Aliyah Keagamaan dan Madrasah Aliyah Keterampilan (MAK). Madrasah Aliyah Negeri Model adalah madrasah yang di desain dengan berbagai kelengkapan serta keunggulan dalam aspek akademik, kualifikasi guru dan kepala madrasah, fasilitas serta memiliki kualitas manajemen dan administrasi yang baik. Keberadaannya diharapkan menjadi contoh dan pusat sumber belajar bersama bagi madrasah lain yang ada di sekitarnya. Hingga saat ini, jumlah Madrasah Aliyah Negeri Model tercatat sebanyak 35 madrasah yang tersebar di 27 propinsi melalui proyek pengembangan madrasah aliyah (DMAP), ADB Loan No. 1519 INO. Hanya pada tiga propinsi baru, yakni: Bangka Belitung, Gorontalo and Maluku Utara tidak terdapat MAN Model.
Madrasah Aliyah Keagamaan, mulanya dikenal dengan Madrasah Aliyah Program Khusus, yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli di bidang agama Islam dan/atau sebagai tahap persiapan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi agama Islam. Hingga kini terdapat 75 MAN yang menyelenggarakan program keagamaan di 19 propinsi, dan 671 MAS Keagamaan di 30 propinsi.
Sedangkan Madrasah Aliyah Keterampilan, adalah madrasah aliyah umum dengan muatan kurikulum yang sama dengan madrasah aliyah umum ditambah dengan program ekstrakurikuler berbagai bidang keterampilan yang terstruktur. Madrasah ini dimaksudkan untuk memberi bekal kemampuan kepada siswa dalam bidang keterampilan tertentu untuk dapat bekerja di masyarakat. Madrasah Aliyah program Keterampilan sejauh ini diselenggarakan dalam beberapa fase. Fase pertama diterapkan pada 8 Madrasah Aliyah Negeri melalui bantuan UNDP/UNESCO INS/85/036, sementara fase kedua dijalankan pada 82 Madrasah Aliyah di 26 propinsi dengan dukungan dari Islamic Development Bank (IDB). Sampai sekarang terdapat 115 MAN Keterampilan tersebar di 27 propinsi dan 557 MAS Keterampilan di 28 propinsi.
Departemen Agama melalui unit barunya, yaitu unit Data dan Informasi Pendidikan Islam- sebelumnya dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIM-P) yang berkedudukan di bawah Sekretarist Ditjen Kelembagaan Agama Islam-, telah melakukan pengumpulan data dan statistik serta kemudian melakukan analisa secara kualitatif dan kuantitatif terhadap madrasah aliyah, madrasah aliyah dan madrasah ibtidaiyah sejak Tahun Pelajaran 1998/1999. Pendataan secara komperhensif tersebut menghasilkan berbagai informasi penting. Seperti, terjadinya tren peningkatan jumlah siswa berturut-turut selama empat tahun pendataan, guru yang tidak memenuhi kualifikasi dan masalah penyebaran guru, ketersediaan tanah madrasah dan masalah keuangan madrasah.
Untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang perkembangan madrasah aliyah, berikut ini uraian singkat mengenai kondisi obyektif madrasah aliyah:
Pendataan Madrasah Aliyah secara nasional ini mencakup 30 propinsi di seluruh Indonesia, meliputi 577 Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dan Madrasah Aliyah Swasta (MAS) sebanyak 3.195.
1. Lembaga Jumlah Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 3.772, terdiri atas 577 atau 15,3% berstatus negeri, dan 3.195 atau 84,7% berstatus swasta. Empat program penjurusan yang diselenggarakan adalah: jurusan IPS sebanyak 84,8% atau 3.197 MA; IPA sebanyak 31,0% atau 1.169 MA; Bahasa sebanyak 8.0% atau 301; dan Keagamaan sebanyak 19,8% atau 746. Madrasah yang menyelenggarakan program Keterampilan sebanyak 672 atau 17,8% yang berarti telah terjadi peningkatan sebanyak 252 MA dari tahun lalu. Jumlah MAS yang sudah terakreditasi (disamakan atau diakui) hanya 1.435 atau 44,9%, sedangkan sisanya 1.760 atau 55,1% masih berstatus terdaftar atau belum terdaftar.
2. Daya Tampung Jumlah calon siswa baru (pendaftar) pada kelas 1 sebanyak 271.698. Dari jumlah tersebut, 91,2% atau 247.807 siswa diterima sebagai siswa di kelas 1; sisanya 8,8% atau 23.891 siswa tidak tertampung. MAN memiliki kapasitas daya tampung yang lebih kecil, yakni 86,0 % dari pendaftar yang ada. Hal tersebut disebabkan jumlah ruang kelas dan guru yang belum memadai.
3. Jumlah Siswa; Rombongan Belajar; Rasio dan Angka Partisipasi Jumlah siswa pada Tahun Pelajaran (TP) 2001-2002, sebanyak 661.104, dibandingkan dengan 606.153 pada TP 2000-2001, mengalami peningkatan sebesar 9,1% atau 54.951 siswa. Peningkatan yang terjadi di MAN 6,9% atau 18.582, sedangkan MAS mencapai 10,7% atau 36.369 siswa. Rasio rombongan belajar (rombel) pada MAN sebesar 40,4, menggambarkan keadaan rombel yang padat, dan rasio di MAS sebesar 28,5. Jumlah rombel yang tercatat pada TP 2001-2002 adalah 20.244, yang berarti terdapat tambahan 879 rombel baru dari TP sebelumnya sejumlah 19.365. Dari 661.104 siswa, 8,8% mengikuti jurusan pendidikan keagamaan sedangkan 91,2% merupakan siswa jurusan pendidikan umum. Secara keseluruhan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Madrasah Aliyah sebesar 4,69%, yakni sebesar 2,03% dari MAN dan 2,66% dari MAS.
4. Sebaran Siswa Berdasarkan Program Jurusan Jumlah siswa kelas 3 pada TP 2001-2002 berjumlah 191.989, mengalami peningkatan sebesar 10,2% atau 17.838 dari TP sebelumnya berjumlah 174.151. Sebaran siswa kelas 3 terbanyak terdapat pada jurusan IPS - 67,4%; berikutnya IPA - 24,2%; Bahasa - 5,2%; dan Keagamaan - 3,2%. Kecenderungan tersebut menandakan bahwa jurusan IPS mengalami peningkatan, sedangkan tiga jurusan yang lain mengalami sedikit penurunan. Jumlah siswa yang mengikuti program keterampilan sebanyak 44.015 atau 6,7% dari jumlah seluruh siswa.
5. Angka Kenaikan Kelas; Angka Transisi; Pengulang dan Drop Out Angka kenaikan kelas secara keseluruhan tercatat 96,4%, sedangkan kelulusan untuk siswa kelas 3 memiliki angka yang lebih tinggi, 98,7% (untuk seluruh jurusan). Angka transisi dari kelas 1 ke kelas 2 dan kelas 2 ke kelas 3 masing-masing sebesar 94,4% dan 96,6%. Pengulang mempunyai prosentase yang kecil, kurang dari 1% pada dua TP berurutan. Putus-sekolah (Drop Out) berjumlah 7.794 siswa atau 1,3%, merupakan indikator kinerja negatif yang tinggi.
6. Sosial Ekonomi Orangtua Dalam hal latar belakang pendidikan, 5,3% orangtua tidak memiliki pendidikan formal; 33,4% hanya sekolah dasar; 28,1% SLTP; 25,1% SLTA. Prosentase yang lebih kecil terdapat pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dalam hal pekerjaan orangtua, yang bekerja sebagai petani mencapai 41.9%, pedagang 17.9%; dan karyawan swasta 10.5%. Jumlah orangtua siswa yang berpendapatan per bulan kurang dari Rp200.000 sebesar 28,2% dari jumlah seluruh orangtua yang terhitung; penghasilan antara Rp200,000 sampai Rp500,000 sebesar 44.2%; dan prosentase lebih kecil terdapat pada selang antara Rp500.000 - Rp1.000.000 atau lebih.
7. Kualifikasi dan Spesialisasi Pendidikan Guru Pengajar; Usia Pensiun Guru pengajar di MA (negeri dan swasta) yang berstatus guru PNS sebanyak 13.558. Dari angka ini, 11.462 atau 84,5% memiliki latar belakang pendidikan S1 atau lebih. Sedangkan sisanya, 2.096 atau 15,5% guru hanya berpendidikan sampai D3. Kualifikasi dan spesialisasi pendidikan guru dapat dibagi ke dalam empat jenis spesialisasi yang lebih sempit, yakni Keagamaan, IPA, IPS dan Bahasa. Dari 67.628 guru MA, 20.554 atau 30,4% berspesialisasi sebagai guru PAI; 10.642 atau 15.7% - IPA; 6.521 atau 9,6% - IPS; 8.512 atau 12,6% - Bahasa; dan 21.399 atau 31,6% - "Lainnya" yakni guru yang berspesialisasi dalam mata pelajaran minor yang terdapat dalam kurikulum (seni, olahraga, keterampilan) atau guru yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tepat. Perbandingan dengan jumlah guru yang sebenarnya mengajar pada mata pelajaran di keempat kategori tersebut menunjukkan jumlah dan prosentase guru yang tidak cocok dan kurang memenuhi syarat. Secara keseluruhan, guru yang tidak cocok dan kurang memenuhi syarat adalah: IPS sebanyak 12.205 guru; IPA - 6.291 guru; Bahasa - 6.283 guru; dan 10.845 guru berada dalam kategori "Lainnya". Sehingga diperoleh sejumlah 35.624 guru atau 52,7% tidak memiliki spesialisasi yang tepat. Hanya jurusan Keagamaan yang memiliki persediaan cukup dengan spesialisasi yang tepat. Dan jumlah guru PNS yang memasuki usia pensiun berjumlah 1.494.
8. Kebutuhan Guru Rasio rombel sebesar 32,7 dan rasio guru-siswa sebesar 1:48. MA membutuhkan tambahan guru sebanyak 8.687 pada TP 2001-2002. Rincian kekurangan guru tersebut adalah: 246 Pendidikan Agama Islam; 681 Bahasa Arab; 1.183 Bahasa Indonesia; 831 Bahasa Inggris; 852 Matematika; 885 Fisika; 596 Biologi; 520 Kimia; 827 Ekonomi; 344 Geografi; 601 Sosiologi-Antropologi; 387 Sejarah; 445 Tata Negara; 80 Bahasa Asing Lain; 143 Pendidikan Seni; dan 66 Keterampilan.
9. Kepemilikan Tanah dan Keuangan Madrasah Tanah yang digunakan madrasah, berasal dari pemerintah sebesar 9,5% dan 90,5% merupakan swadaya masyarakat dalam bentuk wakaf/BP3. Status tanah yang sudah bersertifikat 58.3%, dan yang belum memiliki sertifikat 41.7%. Pendapatan keuangan madrasah berasal dari pemerintah sebesar 32,3%, dan sisanya 67,7% dari BP3/Swasta. Madrasah Aliyah membutuhkan ruang kelas baru 2.817 dan sebanyak 2.794 ruang kelas yang ada harus segera direhabilitasi.


Dari:
DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA - BIRO HUKUM DAN HUMAS
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat Telp. 021-3812101 Fax. 021-3812101 Email webmaster@humasdepag.or.id

Tuesday, October 25, 2005

DARUNNAJAH

SEJARAH PONDOK PESANTREN DARUNNAJAH.

Periode Cikal Bakal (1942-1960)

Pada tahun 1942 K.H. Abdul Manaf Mukhayyar mempunyai sekolah Madrasah Al-Islamiyah di Petunduhan Palemrah. Tahun 1959 tanah dan madrasah tersebut digusur untuk perlunasan komplek Perkampungan Olah Raga Sea Gamer, yang sekarang dikenal dengan komplek Olah Raga Senayan. Untuk melanjutkan cita-citanya, maka diusahakanlah tanah di Ulujami. Periode Rintisan (1961-1973) Pada tahun 1961 K.H. Abdul Manaf membangun gedung madrasah enam local di atas tanah wakaf. Ide mendirikan pesantren didukung oleh H. Kamaruzzaman yang saat itu sednag menyelesaikan kuliahnya di Yogyakarta. Untuk pengelolaan pendidikan diserahkan kepada Ust. Mahrus Amin Para periode ini, meskipun pesantren yang diharapkan belum terwujud, tetapi dengan usaha-usaha tersebut, Yayasan telah berhasil mempertahankan tanah wakaf di Ulujami dari berbagai rongrongan, antara lain BTI PKI saat itu.

Periode Pembinaan dan Penataan (1974-1987)

Pada periode inilah ditata kehidupan di Pesantren Darunnajah dengan sunnah-sunnahnya. a. Aktivitas santri dan kegiatan pesantren disesuaikan dengan jadwal waktu sholat. Menggali dana dari pesantren sendiri untuk lebih mandiri. b. Meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran, dengan dibentuk Lembaga Ilmu Al-Qur'an (LIQ), Lembaga Bahasa Arab dan Inggris dan Lembaga Da'wah dan Pengembangan Masyarakat (LDPM). c. Beasiswa Ashabunnajah (kelompok santri penerima beasiswa selama belajar di Darunnajah) untuk kader-kader Darunnajah. Diharapkan untuk selanjutnya dari setiap seluruh santri yang bayar, satu orang bebas biaya dari kelompok yang tidak mampu.

Periode Pengembangan(1987-1993)

Darunnajah mulai melebarkan misi dan cita-citanya, mengajarkan agama Islam, pendidikan anak-anak fuqara dan masakin dan bercita-cita membangun seratus Pondok Pesantren Modern. Masa inilah, saat memancarkan pancuran kesejukan ke penjuru-penjuru yang memerlukan. Sampai saat ini, tahun 2001, telah berdiri berbagai pesantren Cabang, Filial dan Mitra yang berjumlah + 35 pesantren yang tersebur di seluruh Propinsi di Indonesia.

Periode Dewan Nazir (1994-sekarang)

Perjalanan sejarah Pesantren Darunnajah yang relatif lama telah menuntut peraturan kesempurnaan untuk menjadi lembaga yang baik. Belajar dari perjalanan pondok pesantren di Indonesia dan melihat keberhasilan lembaga Universitas Al-Azhar Cairo Mesir, yang telah berumur lebih 1000 tahun lamanya, Yayasan Darunnajah yang memayungi segala kebijakan yang telah berjalan selama ini, berusaha merapihkan dan meremajakan pengurus yayasan. Dengan niat yang tulus dan ikhlas, maka wakif tanah di Ulujami Jakarta K.H.Abdul Manaf Mukhayyar, Drs.K.H. Mahrus Amin, dan Drs.H. Kamaruzzaman Muslim yang ketiganya mengatasnamakan para dermawan untuk wakaf tanah di Cipining Bogor seluas 70 ha, mengikrarkan wakaf kembali di hadapan para ulama dan umara dalam acara nasional di Darunnajah pada tanggal 7 Oktober 1994. Dalam acara tersebut wakif menguraikan nita dan cita-citanya mendirikan lembaga ini diatas sebuah piagam wakaf yang ditandatangani oleh para pemegang amanat, Dewan Nazir dan Pengurus Harian Yayasan Darunnajah yang disaksikan oleh para tokoh masyarakat dan ormas di Indonesia.